Bagi AMPHURI, pengesahan ini bukan hanya perubahan dalam struktur birokrasi, tetapi merupakan perwujudan mimpi yang selama ini dinantikan selama lebih dari tujuh dekade. Dengan adanya kementerian khusus ini, Indonesia kini memiliki lembaga negara yang sepenuhnya fokus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, menjadikannya sebagai langkah maju dalam mendukung para jamaah.
Dari Wacana Menjadi Kenyataan
Dalam kurun waktu sebelumnya, masalah haji dan umrah dikelola di bawah Kementerian Agama, bersamaan dengan urusan keagamaan lainnya. Kini, dengan berdirinya kementerian khusus, Indonesia memperoleh lembaga resmi yang memberikan perhatian penuh pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini penting untuk meningkatkan layanan dan perlindungan bagi para jamaah.
Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menganggap keputusan ini sebagai hasil dari perjuangan panjang yang selama ini diupayakan, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto mengatur kabinet pada tahun lalu. “AMPHURI telah lama merindukan kehadiran Menteri Haji dan Umrah. Alhamdulillah, hari ini mimpi itu terwujud. Kami sangat mengapresiasi Presiden Prabowo yang berani mencatat sejarah besar ini,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh detikHikmah pada 26 Agustus 2025.
Dampak Strategis bagi Jamaah dan Industri Perjalanan Ibadah
Kehadiran kementerian ini dipandang sebagai langkah strategis dan akan membawa banyak manfaat, bukan hanya bagi para jamaah haji dan umrah, tetapi juga untuk ekosistem usaha perjalanan ibadah yang legal, termasuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Dengan penguatan struktur ini, AMPHURI berharap adanya peningkatan kualitas layanan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah.
Firman menekankan bahwa kementerian ini juga berfungsi sebagai alat diplomasi yang krusial dalam hubungan bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi. Situasi yang selama ini tidak seimbang di mana Indonesia hanya memiliki direktorat, sementara Saudi memiliki kementerian khusus, kini dapat diperbaiki. Dengan hadirnya kementerian, posisi Indonesia menjadi lebih kuat dalam negosiasi terutama terkait kebijakan haji dan umrah mandiri yang selama ini lebih berpihak pada perusahaan swasta di Saudi.
“Dengan struktur yang kini setara, posisi kita akan lebih kuat dalam bernegosiasi, termasuk dalam kebijakan haji dan umrah,” jelasnya. Hal ini dapat mencegah dominasi pemain asing dalam industri perjalanan ibadah dan memberikan pelindungan lebih terhadap para jamaah Indonesia.
AMPHURI berharap kementerian ini dapat menjadi pelindung bagi jamaah sekaligus mitra usaha yang menjunjung nilai keadilan dan kepastian hukum. Keseimbangan sangat penting agar jamaah memperoleh layanan terbaik tanpa mengorbankan pelaku usaha domestik. “Kementerian harus berfungsi bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pengayom, memastikan ibadah berjalan aman dan lancer, serta usaha perjalanan tetap sehat dan bersaing,” tegas Firman.
Sebagai asosiasi yang paling tua dan terbesar di sektor ini, AMPHURI berniat untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam merancang masa depan tata kelola ibadah haji dan umrah Indonesia. Firman menyampaikan, AMPHURI sudah siap terlibat aktif dalam penyusunan peraturan turunan, mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Menteri. “Kami memiliki sumber daya dan pengalaman. AMPHURI siap untuk berdiskusi dalam menyusun regulasi yang dapat memperkuat keberadaan Kementerian Haji dan Umrah demi kebaikan jamaah dan industri di masa depan,” tutupnya.
Sebagai simbol perubahan, Kementerian Haji dan Umrah bukan hanya sekadar birokrasi baru, tetapi harapan yang besar bagi umat dan pelaku industri perjalanan ibadah. AMPHURI pun bersiap untuk mengawal masa depan yang kini mulai terlihat lebih cerah. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bahwa umat Muslim Indonesia dapat merasakan ibadah haji dan umrah yang lebih berkualitas, aman, dan nyaman.
Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjadi inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik, memastikan semua prosedur dan regulasi yang terkait dengan ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan efisien. Para jamaah, dalam dunia yang dinamis, harus mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang berbagai aspek ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, penyelenggara diharapkan dapat bekerja sama lebih erat dengan kementerian.
Keberhasilan Kementerian Haji dan Umrah nantinya juga berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah jamaah yang berangkat, potensi pendapatan dari sektor ini dapat meningkat, memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi lokal, baik dalam sektor pariwisata maupun industri terkait lainnya. Ini adalah langkah besar untuk memperkuat daya saing bangsa di arena internasional.
Kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Kementerian, pelaku usaha, dan masyarakat harus saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pengaturan yang jelas dan transparan, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi untuk memberikan pengalaman beribadah yang tidak terlupakan bagi setiap jamaah.
Masyarakat juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam memperoleh informasi mengenai proses dan persyaratan haji dan umrah. Dalam era digital saat ini, kemudahan akses informasi harus dimanfaatkan oleh setiap individu untuk memastikan bahwa mereka sudah siap sebelum berangkat melaksanakan ibadah.
Dengan harapan akan hasil positif dari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, seluruh lapisan masyarakat diharapkan optimis menyongsong masa depan yang lebih baik dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. AMPHURI sebagai asosiasi terdepan dalam sektor ini akan terus memantau dan mengawal setiap langkah regulasi demi kepentingan seluruh jamaah.
