Jakarta, CNN Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengadakan audiensi penting bersama Kementerian Haji dan Umrah. Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Jumat (3/10), KPK memberikan penekanan pada pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan haji yang diberikan bersifat akuntabel dan bebas dari penyimpangan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan, “Prinsipnya, transparansi adalah kunci. Jika ada proses lelang atau pengadaan, sebaiknya dipublikasikan secara terbuka.” Pernyataan ini menyoroti pentingnya keterbukaan sebagai langkah untuk mencegah masalah, terutama setelah isu-isu yang mencuat selama pelaksanaan haji tahun lalu. Masalah tersebut bukan hanya mengenai kuota, tetapi juga meliputi berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dengan cermat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), juga menyatakan komitmennya untuk mengedepankan layanan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dengan KPK untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan layanan haji. “Kami meminta bantuan KPK untuk menjalankan amanah dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan instruksi Presiden,” tutur Irfan di hadapan peserta audiensi.
Selama audiensi itu, Kementerian tersebut memaparkan berbagai titik rawan dalam PBJ layanan haji, termasuk potensi markup harga dan gratifikasi dalam pengadaan barang seperti gelang identitas, buku manasik, akomodasi hotel, penerbangan, katering, dan transportasi. Kerugian negara juga bisa timbul jika premi asuransi melebihi nilai aktuaria yang sesuai.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengingatkan bahwa risiko terbesar bukan hanya terletak pada kerugian negara, tetapi juga pada praktik suap yang dapat terjadi terkait kuota haji. “Yang paling rawan itu bukan hanya kerugian, tetapi penerimaan upeti karena banyak orang ingin berangkat haji,” ungkap Fitroh. Ini menggarisbawahi pentingnya mencegah konflik kepentingan dan mendokumentasikan seluruh proses pengadaan sebagai langkah antisipasi.
Lebih lanjut, Kementerian Haji dan Umrah meminta dukungan KPK untuk melakukan pelacakan terhadap sejumlah calon pejabat yang berpindah dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini adalah langkah proaktif untuk mitigasi potensi masalah di masa depan. “Kami berharap KPK bisa memantau proses ini agar semuanya bisa berlangsung ‘clean and clear’,” imbuh Irfan.
Saat ini, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan tahun 2024. Proses ini melibatkan pemeriksaan banyak saksi dari unsur Kementerian Agama serta biro perjalanan haji. Selama penyelidikan, KPK telah melakukan upaya paksa, termasuk penggeledahan dan penyitaan dokumen serta barang bukti lainnya, termasuk Barang Bukti Elektronik (BBE) dan kendaraan.
KPK juga telah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan, termasuk mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur. Berdasarkan perhitungan awal, KPK menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan layanan haji tidak bisa dilebih-lebihkan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dana yang mereka investasikan dalam perjalanan haji mereka dan memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang benar. Keterlibatan aktif KPK dalam mengawasi proses ini menunjukkan bahwa ada langkah konkret untuk mencegah penyimpangan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Perhatian yang lebih besar pada aspek etika dalam pengadaan layanan haji diharapkan dapat memperbaiki situasi dan mewujudkan ibadah yang berkualitas dan berintegritas. Dengan menghindari praktek korupsi dan membangun sistem yang transparan, semua pihak dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga pengalaman spiritual yang berkesan bagi setiap individu yang berpartisipasi.
Melihat dengan cermat perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah serta KPK, tampaknya ada harapan untuk masa depan pelaksanaan haji yang lebih baik dan lebih akuntabel. Namun, kerja sama antara berbagai pihak masih diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap proses dijalankan dengan integritas dan transparansi.
