Komisi VIII DPR RI, di bawah pimpinan Ketua Marwan Dasopang, berkomitmen untuk berjuang demi menghindari angka biaya yang terlalu membebani jemaah haji. Marwan menyampaikan pernyataan ini saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Lapangan Makodau I, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 4 Juli 2026.
### Memahami Kenaikan Biaya Haji
Marwan menekankan bahwa terdapat faktor eksternal, seperti peningkatan pajak di Arab Saudi, yang berkontribusi pada kemungkinan kenaikan biaya haji. “Ada hal yang tidak bisa kita hindari. Harga-harga pajak di Saudi. Kemungkinan besar angka biaya penyelenggaraan ibadah haji akan naik,” jelasnya di depan jajaran Kementerian Haji.
Isu terkait kenaikan biaya haji memang selalu menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia. Mengingat besarnya nilai spiritual ibadah ini, perubahan biaya dapat mempengaruhi keputusan banyak orang untuk menunaikan haji. Maka dari itu, Komisi VIII bersinergi dengan Kementerian Haji untuk melakukan kajian mendalam terhadap semua komponen biaya haji.
### Komitmen untuk Menjaga Biaya Haji
Marwan memahami bahwa masyarakat menunggu tindakan konkret dari pemerintah terkait masalah ini. Dalam hal ini, Komisi VIII bersama Kementerian Haji sedang berusaha untuk mengkaji ulang berbagai komponen biaya guna mencari potensi efisiensi. Dia mengatakan bahwa jika merujuk pada kalkulasi kasar kebutuhan di lapangan, kenaikan biaya memang tampak rasional. Namun, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menekan angka tersebut saat pembahasan di Panitia Kerja (Panja).
“Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada Bapak Presiden. Kami akan berupaya agar angka-angka peningkatan yang disampaikan tidak menghimpit masyarakat,” ungkap Marwan. Ia juga mengimbau agar semua pihak bersama-sama merumuskan mana saja komponen biaya yang dapat diturunkan.
### Fokus Evaluasi Dua Sektor Utama
Untuk mewujudkan misi mempertahankan tarif haji yang berkeadilan ini, Marwan menjelaskan dua sektor utama yang menjadi fokus evaluasi ketat, yaitu sektor penerbangan dan akomodasi hotel di Arab Saudi. Ini adalah langkah strategis demi mengurangi beban biaya yang harus dipikul oleh jemaah.
#### 1. Sektor Penerbangan
DPR RI berharap banyak agar Garuda Indonesia, maskapai penerbangan pelat merah, dapat berperan penting dalam penyelenggaraan haji. Namun, Marwan mengakui adanya regulasi yang mengharuskan Garuda untuk berbagi jatah penerbangan dengan pihak lain. “Tentu kita tidak bisa ikut campur, itu adalah bagian dari penerbangan. Kami berharap Garuda dapat mengoptimalkan layanannya. Namun, karena harus berbagi dengan pihak lain, kami mengikuti ketentuan yang ada,” katanya.
#### 2. Akomodasi Hotel
Selain tiket pesawat, sektor kedua yang akan ditinjau adalah biaya sewa hotel selama jemaah berada di Tanah Suci. Ini merupakan salah satu faktor utama dalam total biaya berangkat haji. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam pada akomodasi, diharapkan angka kenaikan biaya haji di tahun 2027 dapat diminimalisasi.
### Menghadapi Tantangan dengan Sekaligus Mencari Solusi
Dengan berbagai tantangan yang ada, penting bagi pemerintah untuk proaktif dalam mencari solusi agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya terjangkau, tetapi juga transparan. Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji harus terus berkoordinasi, menghadirkan langkah-langkah yang konkret untuk masyarakat.
Marwan menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi biaya. Sosialisasi mengenai kebijakan, alokasi anggaran, dan pengeluaran untuk pelaksanaan ibadah haji sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana haji.
Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan berharga yang bisa digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, guna memastikan bahwa biaya haji tetap terjangkau, sekaligus berkualitas.
### Penutup
Penting untuk dicatat bahwa ibadah haji adalah kegiatan spiritual yang tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga tantangan logistik dan finansial yang perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak bisa dianggap sepele. Upaya mempertahankan biaya tetap dalam batas wajar adalah hal yang sangat penting untuk memastikan jemaah Indonesia tetap dapat menunaikan ibadah suci ini tanpa merasa terbebani secara finansial.
Dengan berbagai langkah dan rencana yang telah disiapkan, harapan untuk menjaga biaya haji bisa terwujud. Semoga semua pihak terus bekerja sama demi tercapainya ibadah haji yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.
