Gus Irfan Diharapkan Mempercepat Pendirian Struktur Kementerian Haji dan Umrah

Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyampaikan pentingnya Kementerian Haji dan Umrah untuk segera menyelesaikan struktur kelembagaan baru mereka. Hal ini menanggapi tanggung jawab besar yang diemban kementerian, terutama menjelang persiapan haji 2026, yang semakin mendekat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menjelaskan dalam rilis pers di Jakarta pada Rabu, 24 September 2025, bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan Haji 2026 ini sangat singkat. Meskipun kementerian, yang dipimpin oleh Gus Irfan, baru saja terbentuk, struktur organisasi yang lengkap dan fungsional harus segera dibenahi. Selly menekankan pentingnya kementerian untuk dilengkapi dengan personel yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berat ini.

Transformasi Kementerian Haji dan Umrah dari Badan Penyelenggara Haji adalah langkah penting yang diambil pemerintah, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019. Perubahan ini disetujui oleh DPR pada 26 Agustus 2025. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada jemaah, yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah memiliki waktu satu bulan untuk menyelesaikan struktur baru ini dengan resmi melalui Peraturan Presiden. Selly menjelaskan bahwa menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menandatangani perpres agar posisi-posisi dalam kementerian bisa segera terisi.

Selly juga menekankan pentingnya proses seleksi terbuka untuk mengisi posisi-posisi penting di kementerian. Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya harus dipenuhi oleh kader dari Kementerian Agama. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa saja berasal dari berbagai latar belakang, termasuk alumni dari universitas terkemuka, kementerian lain, praktisi, bahkan anggota TNI dan Polri.

Baca juga:  Berapa Lama Masa Tunggu Haji Reguler Warga Jabodetabek?

“Kita harus mencari kandidat yang mumpuni, bukan hanya untuk memenuhi kuota, tetapi untuk memastikan bahwa kementerian ini bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik bagi jemaah haji. Pelayanan yang dimaksud mencakup aspek biaya, kesehatan, keamanan, dan prosesi ibadah secara keseluruhan,” ungkap Selly.

Sebagai anggota DPR RI, Selly menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan hanya sekadar perubahan nama atau “ganti baju”. Kepentingan utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kementerian ini dapat berfungsi secara optimal, sehingga pelayanan kepada jemaah menjadi prioritas.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas tugas kementerian ini, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat sangat diperlukan. Semua elemen harus bersinergi untuk memastikan setiap tahapan persiapan haji berjalan baik. Terutama, penyusunan rencana kerja yang komprehensif dan efektif menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Jemaah haji harus mendapatkan pelayanan yang terbaik agar mereka merasa aman dan nyaman selama melaksanakan ibadah. Adanya masalah dalam persiapan, seperti halnya biaya, kesehatan, dan keamanan, harus menjadi perhatian utama kementerian. Mereka harus bekerja keras untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana.

Selain itu, kementerian juga perlu fokus pada kesehatan jemaah. Dalam kondisi kesehatan yang baik, jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk. Kementerian Haji dan Umrah harus menjalin kerja sama dengan kementerian kesehatan dan institusi kesehatan lainnya untuk memastikan jemaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Diharapkan, dengan sinergi antar lembaga, masalah kesehatan dapat diminimalisir.

Keamanan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Dalam setiap perjalanan ibadah, terutama di luar negeri, jemaah mungkin menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pengamanan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk memberikan pelatihan bagi petugas pengamanan yang akan mendampingi jemaah.

Baca juga:  KPK Naikkan Status Kuota Haji ke Penyidikan, Belum Tetapkan Tersangka

Pada bagian lain, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan juga bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan jemaah dalam mendapatkan informasi mengenai ibadah haji. Melalui aplikasi atau platform digital, jemaah bisa mendapatkan akses ke berbagai informasi dan layanan yang diperlukan.

Kemajuan teknologi memungkinkan kementerian untuk melakukan sosialisasi dan pemberian informasi dengan lebih efisien. Banyak jemaah yang mungkin belum familiar dengan proses dan aturan yang berlaku, sehingga dukungan teknologi akan sangat membantu dalam memberikan penjelasan yang lengkap.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kementerian Haji dan Umrah adalah mengelola jumlah jemaah yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan berdasarkan data yang akurat sangat diperlukan. Memperkirakan jumlah jemaah serta mengelola logistik dan fasilitas yang memadai menjadi kunci sukses dalam penyelenggaraan haji.

Hasil dari semua usaha ini tentunya adalah untuk memastikan bahwa setiap jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk. Semua pekerjaan ke depan, mulai dari pembenahan struktur kelembagaan, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, hingga pelayanan selama ibadah, harus dioptimalkan.

Semoga, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, persiapan untuk Haji 2026 dapat terlaksana dengan baik. Jemaah haji berhak mendapatkan yang terbaik, sehingga perjalanan spiritual ini akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan dalam hidup mereka.

Siap untuk Haji yang Tidak Terlupakan?

Ayo, bersiaplah untuk pengalaman haji yang tak terlupakan dengan kami! Kunjungi hajicepat.com untuk informasi lebih lanjut dan langganan layanan kami.

Source link

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top