Jakarta – Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota jemaah haji Indonesia untuk tahun 2026 sebanyak 221.000 jemaah, yang tetap sama seperti tahun sebelumnya. Penetapan ini menciptakan kesempatan bagi banyak umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang paling penting.
Dalam sebuah rapat kerja Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR, yang berlangsung pada Senin, 27 Oktober 2025, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kuota jemaah haji dibagi menjadi dua kategori utama: haji reguler dan haji khusus.
“Jumlah kuota tersebut terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 jemaah, yang meliputi jemaah reguler murni sebanyak 201.585, petugas haji daerah (PHD) sebanyak 1.050, dan pembimbing KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) sebanyak 685,” ungkapnya. “Sementara itu, untuk haji khusus berjumlah 17.680, sehingga total kuota haji 2026 adalah 221.000.”
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah sebesar Rp 88.409.365,45. Rincian biaya ini mencakup berbagai komponen, yang dibebankan langsung kepada jemaah dan yang ditanggung melalui dana nilai manfaat.
Biaya Haji 2026
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2026 dengan rincian yang terperinci antara komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah dan yang ditanggung melalui dana nilai manfaat. Total biaya haji ini mengalami penurunan sebesar Rp 1 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Dahnil menjelaskan bahwa pembebanan BPIH harus menjaga prinsip istitha’ah, yang berkaitan dengan kemampuan finansial jemaah, serta likuiditas keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji. “Rata-rata BPIH yang kami ajukan untuk tahun 2026 adalah Rp 88.409.365,45,” ujarnya.
Untuk biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih yang harus dibayar oleh jemaah, pemerintah mengusulkan angka sebesar Rp 54.924.000. Rincian ini mencakup biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar Rp 33.100.000, akomodasi di Makkah sebesar Rp 14.652.000, akomodasi di Madinah sebesar Rp 3.872.000, dan biaya hidup sebanyak Rp 3.300.000.
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa komponen biaya yang dibebankan langsung kepada jemaah haji berdasarkan asumsi dasar di atas adalah sebesar Rp 54.924.000. Sementara itu, komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat mencapai Rp 33.485.365,45 atau setara 38%. Dana ini mencakup berbagai layanan seperti akomodasi, konsumsi, hingga transportasi.
“Ada beberapa rincian komponen pelayanan, di mana pelayanan akomodasi berkisar Rp 5.517.000, pelayanan konsumsi mencapai Rp 6 juta sekian, dan pelayanan transportasi di angka Rp 3 juta sekian. Di Arafah, Muzdalifah, dan Mina ada biaya layanan sekitar Rp 15 juta,” jelas Dahnil.
Untuk BPIH haji khusus 2026, pemerintah juga telah mengusulkan biaya sebesar Rp 7.229.419.000, yang mencakup perlindungan jemaah hingga pembinaan selama mereka berada di tanah suci. Rincian ini juga meliputi biaya dokumen perjalanan, pembinaan jemaah di dalam negeri, serta layanan umum lainnya.
Dengan rincian yang jelas, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan BPIH 2026 dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar pelayanan agar ibadah haji bagi seluruh jemaah dapat berjalan dengan lancar.
Dua Syarikah Layanan Haji Resmi
Untuk memastikan kualitas penyelenggaraan haji di Arab Saudi, pemerintah Indonesia menunjuk dua syarikah atau perusahaan resmi yang akan menjadi penyedia layanan bagi jemaah Indonesia. Kedua syarikah tersebut adalah:
1. Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service
2. Albait Guest
Kedua syarikah ini telah dikontrak langsung oleh pemerintah selama tiga tahun, dalam upaya untuk mencegah praktik manipulasi dan masalah dalam proses lelang layanan haji di Arab Saudi. Dengan penunjukan syarikah resmi ini, diharapkan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia akan lebih efisien, aman, dan transparan.
Pemerintah berharap bahwa dengan pembagian kuota yang jelas dan penunjukan syarikah resmi, ibadah haji dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ini akan memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka dapat fokus pada spiritualitas dan ibadah mereka.
Seiring dengan persiapan yang matang, sejumlah layanan akan disediakan untuk memastikan kenyamanan jemaah selama berada di tanah suci. Ini mencakup akomodasi yang layak, transportasi yang aman, serta dukungan dari petugas haji yang terlatih dan berpengalaman.
Setiap tahun, pelaksanaan haji di Arab Saudi menjadi momen yang sangat ditunggu oleh jutaan umat Islam, termasuk di Indonesia. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tanpa kendala.
Selain itu, pemerintah juga terus berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan bahwa seluruh prosedur kesehatan dan keselamatan diikuti, khususnya di masa pasca-pandemi. Dengan demikian, jemaah dapat merasa tenang dan aman selama menjalankan ibadah haji.
Dalam kesimpulannya, kuota haji Indonesia untuk tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi jemaah haji, meskipun tantangan tetap ada. Penetapan biaya haji yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya merupakan langkah yang positif.
Dengan segala persiapan yang matang dan transparansi dalam pengelolaan BPIH, diharapkan pengalaman ibadah haji bagi jemaah menjadi lebih baik dan lebih berarti. Mari kita doakan agar setiap jemaah haji mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam dan berkesan selama di tanah suci.
Siap untuk Haji yang Tidak Terlupakan?
Klik di sini untuk mendaftar dan mempersiapkan perjalanan ibadah haji Anda!
