Jakarta – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang lebih akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan kajian untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun angka pastinya belum diumumkan, upaya untuk mengurangi biaya ini adalah langkah serius yang diambil oleh pemerintah, sesuai dengan arahan langsung dari Presiden.
“Kami sedang berusaha keras untuk mengurangi biaya haji,” ungkap Gus Irfan saat memberikan keterangan di Jombang, Jawa Timur, pada 22 September 2025, yang dilaporkan oleh Antara.
Penurunan biaya haji merupakan tantangan tersendiri. Gus Irfan menyoroti berbagai komponen yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, fluktuasi nilai tukar Dollar dan Riyal. Jika harga tetap, tetapi ada depresiasi pada nilai Rupiah, maka biaya haji bisa jadi tetap tinggi. Namun, Gus Irfan optimis, pihaknya akan terus mencari alternatif untuk menekan komponen biaya lainnya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji.
Dari struktur biaya haji yang ada, pada musim haji 2025, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan sebesar Rp 89,4 juta. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp 4 juta jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 93,4 juta. Rincian dari biaya tersebut menunjukkan bahwa rata-rata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dikeluarkan jemaah adalah sekitar Rp 55,4 juta, yang mencakup 62 persen dari total BPIH. Sementara itu, sisanya 38 persen, yang setara dengan Rp 33,9 juta, berasal dari nilai manfaat.
Dalam dua dekade terakhir, angka biaya haji bagi jemaah Indonesia berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Puncak biaya tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan rata-rata Bipih mencapai Rp 56 juta per jemaah. Sebaliknya, biaya terendah terjadi pada tahun 2016, dengan angka rata-rata Bipih sebesar Rp 34,6 juta. Hal ini menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam pembiayaan ibadah haji dari tahun ke tahun.
### Haji 2026: Era Baru di Bawah Kementerian Haji dan Umrah
Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia. Setelah sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, kini Kementerian Haji dan Umrah di bawah pimpinan Gus Irfan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ibadah haji. Gus Irfan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan kini memiliki tugas besar untuk mengelola haji dengan lebih efisien dan terencana.
Salah satu program ambisius Kementerian Haji dan Umrah adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Pembangunan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Agustus 2025. Untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dalam kerja sama lintas sektoral.
Presiden Prabowo menugaskan sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, untuk berkolaborasi dalam proyek ini. Di samping itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji juga dilibatkan untuk memastikan keberhasilan pembangunan Kampung Haji ini.
Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, memastikan bahwa proses pembangunan Kampung Haji berjalan sesuai rencana. Ia memberikan konfirmasi bahwa pihaknya sedang mempersiapkan proses tender resmi yang akan diajukan kepada pemerintah Arab Saudi pada 30 Oktober 2025. “Saya sudah memberikan laporan lengkap kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan ini. Proses tender akan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan, lengkap dengan detail rencana dan desain,” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
### Keberlanjutan dan Kualitas Pelayanan
Dalam setiap rencana yang diusung oleh Kementerian Haji dan Umrah, kualitas pelayanan bagi jemaah adalah prioritas utama. Pelayanan yang optimal diperlukan untuk memastikan bahwa para jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan nyaman. Penurunan biaya yang sedang direncanakan diharapkan tidak mengorbankan kualitas, tetapi justru meningkatkan kepuasan jemaah.
Masyarakat pun sangat menantikan realisasi dari berbagai kebijakan ini. Terlebih, pelaksanaan ibadah haji adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan umat Muslim, dan sekecil apapun perbaikan dalam pelayanan akan memberikan dampak yang besar bagi pengalaman spiritual mereka. Ini adalah saat di mana setiap jemaah merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, dan segala sesuatu harus disiapkan sebaik mungkin.
### Menghadapi Tantangan dan Harapan
Tantangan besar dalam penurunan biaya haji ini juga harus dihadapi dengan inovasi dan kreativitas. Komponen biaya yang membengkak, seperti penyewaan akomodasi dan transportasi di Arab Saudi, perlu dipertimbangkan dengan matang. Kementerian perlu menjalin kemitraan strategis dengan penyedia layanan di sana guna mendapatkan penawaran terbaik yang bisa membantu menekan biaya tanpa mengurangi kenyamanan.
Dengan semangat kolaborasi antar kementerian dan pihak-pihak terkait, Indonesia berpotensi untuk mencapai keberhasilan dalam mengurangi biaya haji dan meningkatkan layanan bagi jemaah. Harapan masyarakat juga sangat besar dan semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan impian ini.
Bagi umat Muslim yang berencana untuk menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang, penyelenggaraan yang lebih efisien dan berbiaya lebih rendah tentu akan menjadi angin segar. Setiap upaya yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah demi memberdayakan jemaah dan menciptakan pengalaman haji yang berkualitas layak diapresiasi.
Demikianlah perkembangan terbaru mengenai proses pengkajian biaya haji dan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Mari kita semua berharap agar segala persiapan yang dilakukan dapat berjalan lancar, dan setiap jemaah dapat merasakan keindahan beribadah di Tanah Suci dengan lebih baik.
