Jakarta
Pada hari Rabu, 24 September 2025, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, membuka Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kementerian ini harus dapat membuktikan manfaat dan eksistensinya bagi bangsa.
Menurut Irfan, Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh sekadar berfungsi sebagai formalitas. Ia harus hadir dengan kinerja nyata dan berorientasi pada pencapaian target tertentu. “Jika hanya sekadar begitu-begitu saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi jika hasilnya lebih buruk. Kita harus membuktikan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah keputusan yang tepat, dengan menjadi lembaga yang memiliki integritas, profesionalisme, dan fokus pada tujuan, ” ungkap Gus Irfan dalam rilis yang diterima detikHikmah pada 25 September 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Gus Irfan menjabarkan lima nilai utama pelayanan Kementerian Haji dan Umrah, yaitu melayani, amanah, integritas, responsif, dan ramah. Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan, dengan sikap zero tolerance terhadap korupsi, manipulasi data, serta pungutan liar, sekecil apapun.
Dalam penjelasannya, Gus Irfan menegaskan, “Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu untuk introspeksi diri. Namun, ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini semua adalah bagian dari harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab.”
Selanjutnya, Menteri Haji dan Umrah ini juga menyoroti pentingnya isu kesehatan jemaah haji, terutama terkait dengan istitha’ah kesehatan menjelang penyelenggaraan haji 2025. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah terjadinya kecurangan maupun pelanggaran.
Gus Irfan juga menambahkan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya dipandang sebagai urusan ibadah, tetapi juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa. “Kami ingin agar para jemaah haji kembali ke tanah air dengan rasa cinta yang lebih besar terhadap negara. Haji seharusnya menjadi jalan untuk membangun adab dan peradaban bangsa,” ujarnya.
Sebagai langkah untuk meningkatkan layanan, saat ini sedang berlangsung pembangunan Kampung Haji sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Menteri Haji dan Umrah juga mengingatkan bahwa perputaran dana dalam penyelenggaraan haji mencapai hampir Rp20 triliun. Oleh karena itu, pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan amanah, akuntabel, dan transparan.
Dalam konteks ini, peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) menjadi sangat penting. Gus Irfan menegaskan bahwa fungsi pembinaan terhadap jemaah perlu dioptimalkan agar lebih tulus, bersih, dan profesional. Dengan niat baik dan ketulusan, beliau yakin Kemenhaj mampu menjalankan amanah besar ini, menghadirkan penyelenggaraan haji yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga memiliki makna mendalam bagi bangsa dan negara.
Penyelenggaraan haji yang baik bukan hanya tentang memastikan perjalanan jemaah haji, tetapi juga berkontribusi pada kualitas ibadah mereka. Melalui berbagai program dan inisiatif yang diusulkan, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk menciptakan pengalaman ibadah yang optimal, baik dari aspek pelayanan maupun spiritualitas. Ini tentunya juga berimplikasi positif bagi pengembangan bidang pariwisata dan ekonomi daerah.
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kemenhaj tidak dapat bekerja sendirian; diperlukan sinergi antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat luas agar tujuan dari penyelenggaraan haji dapat tercapai.
Selanjutnya, Gus Irfan juga mengajak masyarakat untuk mendalami lebih lanjut tentang pentingnya pendidikan agama dan spiritualitas dalam konteks ibadah haji. Dengan memahami makna haji secara mendalam, jemaah akan merasa lebih terhubung dengan spirit ibadah yang dijalankan. Ini tentu akan menambah kekhusyukan selama melaksanakan rukun haji.
Inisiatif pendidikan dan pembinaan pasca haji juga menjadi fokus, agar jemaah dapat menerapkan nilai-nilai dan pembelajaran yang mereka dapatkan selama berada di Tanah Suci. Kemenhaj percaya bahwa haji yang baik akan menghasilkan individu yang lebih baik, memperkuat ukhuwah dan persatuan dalam masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai.
Dengan segala upaya yang dilakukan dalam konteks ini, Kemenhaj bertujuan agar pengalaman haji yang diberikan tidak hanya menjadi kenangan indah bagi jemaah, tetapi juga membawa dampak positif bagi keluarga dan lingkungan mereka. Kesadaran akan tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah haji diharapkan dapat menjadi pemicu untuk memperbaiki diri dan berkontribusi lebih banyak bagi masyarakat dan bangsa.
Menyinggung rencana masa depan, Kemenhaj juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan jemaah yang semakin kompleks. Dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan trend masa kini, diharapkan pelayanan Haji dan Umrah dapat berjalan lebih efisien dan efektif, memastikan pengalaman ibadah yang tidak terlupakan bagi setiap jemaah.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan peraturan yang ketat, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji dapat terbangun. Pentingnya transparansi dalam setiap tahap proses, dari pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah, akan meminimalkan potensi penyimpangan dan kecurangan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden untuk menjadikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.
Pada akhirnya, dengan segala langkah dan pendekatan yang dilakukan, Kemenhaj mengharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini bukan sekadar tanggung jawab, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat.
Siap untuk Haji yang Tidak Terlupakan?
Kunjungi kami di hajicepat.com dan persiapkan pengalaman Haji Anda!
