Jakarta – Pada tanggal 8 Juli 2025, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pentingnya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif dan terintegrasi. Dalam rapat evaluasi internal Timwas Haji DPR RI, Cucun mengusulkan agar ke depan, lembaga eksternal dan aparat penegak hukum turut dilibatkan dalam pengawasan ibadah haji, khususnya dalam tahap perencanaan.
Cucun menegaskan, “Selama ini, pengawasan melekat dari awal sangat minim. Ketika kontrak mulai disusun oleh Kementerian Agama, penting bagi lembaga lain seperti BPKP, KPK, Kejaksaan, bahkan Bareskrim untuk ikut terlibat dalam upaya preventif.” Hal ini, menurutnya, bertujuan untuk mencegah potensi moral hazard yang dapat merugikan jemaah haji.
Selama ini, pengawasan sering kali dilakukan setelah masalah muncul, padahal pencegahan jauh lebih penting, terutama ketika membahas umat yang melaksanakan ibadah haji. Cucun yang berafiliasi dengan fraksi PKB ini menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan dari awal dapat memastikan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa untuk jemaah haji benar-benar ditujukan untuk kepentingan pelayanan.
Pada kesempatan tersebut, Cucun juga membahas beberapa temuan penting berdasarkan hasil pengawasan haji 2025. Salah satunya adalah masalah keterlambatan visa yang menyebabkan jemaah terpaksa menunggu keberangkatan, seperti yang terjadi di embarkasi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini tentu sangat merugikan jemaah yang sudah menanti-nanti momen berharga tersebut.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa keterlambatan penerbangan dan ketidaksiapan maskapai dalam menyediakan pesawat cadangan tetap menjadi sorotan Timwas Haji 2025. “Setiap tahun, masalah yang sama terus berulang. Seharusnya, maskapai memiliki pesawat cadangan di setiap embarkasi sebagai bagian dari kontrak yang harus dievaluasi,” ungkap Cucun.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Cucun juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Madinah, terutama terkait penataan hotel bagi jemaah gelombang pertama. Terdapat keluhan mengenai ukuran hotel yang terlalu kecil dan ruang makan yang tidak memadai, yang dapat mempengaruhi kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Evaluasi juga berjalan hingga puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), serta proses pemulangan yang terkadang mengalami keterlambatan hingga 15 jam. “Seluruh tahapan dari keberangkatan hingga kepulangan harus dibenahi. Kita tidak ingin keluhan jemaah haji terulang setiap tahun,” tambahnya.
Cucun menambahkan bahwa semua temuan ini nantinya akan dibawa ke Rapat Pimpinan DPR RI dan akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebagai dokumen negara. Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI untuk terus memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.
Berkaitan dengan laporan yang disampaikan, Cucun membuka kemungkinan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut hingga ke pembentukan Panitia Khusus (Pansus) haji jika dianggap perlu. “Kami siap jika mekanisme tersebut mengarah pada pembentukan Pansus. Yang jelas, kami ingin membangun sistem yang tidak membiarkan kesalahan-kesalahan klasik haji terus terulang,” tegasnya.
Dengan tantangan yang terus ada, sangat penting untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan transparan selama proses penyelenggaraan haji. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah yang ingin beribadah dengan baik.
Lebih jauh, partisipasi publik dan akuntabilitas menjadi hal yang tak kalah penting. Melibatkan masyarakat sipil, media, dan lembaga independen dalam pengawasan juga dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan berharga. Dengan demikian, jika terdapat penyimpangan atau keluhan dari jemaah, dapat segera ditangani dengan lebih efektif.
Setiap tahun, ibadah haji menarik perhatian jutaan umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan jumlah jemaah yang terus meningkat, penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari penyelenggaraan ibadah tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan. Agar hal ini tercapai, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi sangat penting.
Inovasi dalam penyelenggaraan haji juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Teknologi modern dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pendaftaran, pengawasan, hingga layanan selama haji berlangsung. Misalnya, penggunaan aplikasi untuk membantu jemaah mendapatkan informasi terkini mengenai jadwal penerbangan, lokasi hotel, dan layanan lainnya dapat meningkatkan pengalaman mereka.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak dan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan momen ibadah haji tidak hanya berkesan tetapi juga berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Setiap jemaah berhak mendapatkan pelayanan terbaik untuk menjalani ibadah mereka.
Siap untuk Haji yang Tidak Terlupakan?
Bergabunglah dengan kami di Haji Cepat, tempat Anda dapat menemukan informasi dan layanan terbaik untuk memastikan ibadah haji Anda berjalan dengan lancar dan berkesan. Dapatkan pengalaman berharga selama ibadah haji Anda bersama kami!
(lus/erd)
