Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan pernyataan tegas yang menyoroti pola kerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Dalam penilaiannya, Marwan merasa bahwa cara kerja Kemenhaj masih mencerminkan pendekatan yang sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag).
Sambil berbicara dalam rapat kerja bersama Kemenhaj di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada 27 Oktober 2025, Marwan mengungkapkan kekecewaannya tentang kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan haji. “Kami melihat cara menyajikan ini tidak ada perubahan, masih tetap dengan Dirjen PHU cara menyajikannya. Polanya masih sama,” ungkapnya dengan nada yang tegas.
Bukan hanya itu, Marwan menegaskan bahwa Kemenhaj belum menunjukkan semangat perubahan yang signifikan. Kekecewaan ini jelas terlihat dalam kritikan yang dia ajukan; ia mengharapkan agar kementerian ini membawa semangat baru dalam meningkatkan layanan ibadah haji bagi jemaah.
Soroti Mekanisme Verifikasi dan Transparansi
Salah satu isu utama yang diangkat oleh Marwan adalah mengenai mekanisme verifikasi dan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyoroti ketidakjelasan dalam proses penyelesaian Nusuk Haji serta mekanisme verifikasi jemaah yang berhak untuk berangkat.
“Kita nggak tahu yang mana yang harus diverifikasi, berdasarkan kuota daftar tunggu atau besaran umat muslim per provinsi,” ujar Marwan, mencerminkan ketidakpuasaan yang mendalam terhadap skema keberangkatan jemaah haji. Ketidakjelasan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu pengalaman ibadah jemaah.
Lebih jauh lagi, Marwan juga mengkritik proses seleksi penyediaan transportasi udara yang dinilai belum transparan. Tanpa adanya informasi yang jelas, jemaah mungkin akan merasa ragu dan khawatir tentang kualitas layanan yang akan mereka terima.
Biaya Haji dan Isu ‘Bancakan’ Anggaran
Marwan juga menyoroti masalah biaya haji yang dianggap masih tidak memuaskan. Penurunan biaya sebesar Rp 1 juta yang baru saja diumumkan dianggapnya tidak signifikan. Ia bahkan mengkhawatirkan potensi adanya ‘bancakan’ atau penyimpangan anggaran jika efisiensi tidak dilakukan secara maksimal.
“Ini belum masuk angka bancakan, kalau kita masukan angka bancakan harus turun Rp 5 triliun dari Rp 17 triliun. Jadi kalau bancakan Rp 5 triliun ditambah Rp 1 triliun, berarti Rp 6 triliun harus turun, kalau ini semangatnya Kemenhaj,” ungkapnya. Kritik ini menunjukkan perlunya keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran dan bagaimana dana untuk penyelenggaraan haji dialokasikan.
Marwan menginginkan agar Kemenhaj melakukan langkah nyata dalam sejumlah aspek, terutama dalam efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Ia menegaskan bahwa penting bagi Kemenhaj untuk mengeluarkan hasil nyata dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa depan.
Minta Transparansi Paket Layanan
Dalam hal ini, Marwan mengingatkan pentingnya transparansi dalam paket layanan haji. “Layanan kita kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Jangan-jangan kelas C minus kenapa? Karena dolar naik, SAR naik, tapi turun Rp 1 juta, itu Rp 1 triliun namanya turunnya pak,” ujarnya menegaskan perlunya kejelasan dalam apa yang ditawarkan kepada jemaah.
Marwan meminta agar ada penjelasan terperinci yang dilakukan di panja (panitia kerja) agar para jemaah dan calon jemaah bisa memahami apa yang telah dan akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Kemenhaj diharapkan untuk terbuka dalam memberikan informasi sehingga semua pihak merasa nyaman dan tidak curiga terhadap potensi penyimpangan anggaran.
DPR RI melalui Komisi VIII berharap agar Kemenhaj dapat segera membuat terobosan signifikan dalam penyelenggaraan haji di tahun mendatang, terutama di bidang pelayanan dan efisiensi biaya. Marwan menekankan dua aspek penting: pelayanan yang berkualitas dan pengelolaan keuangan yang transparan.
“Satu mengenai pelayanan amburadul. Yang kedua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua-duanya harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, artinya sama saja. Berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih,” tutupnya dengan sumir, menyiratkan kekhawatiran yang beralasan.
Dengan berbagai kritik yang disampaikan oleh Marwan Dasopang, harapannya adalah agar Kemenhaj dapat merespons dengan tindakan yang cepat dan konstruktif, menjadikan pengalaman haji bagi jemaah tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga memuaskan dan membawa bekal spiritual yang berkelanjutan.
Bagi Anda yang mempersiapkan perjalanan ibadah haji, penting untuk memilih layanan yang tepat dan terpercaya. Penyelenggaraan haji adalah momen penting dalam hidup, dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan menjadi prioritas utama. Mari kita wujudkan impian haji yang berkualitas, aman, dan terjangkau.
Siap untuk Haji yang Tidak Terlupakan?
Klik di sini untuk mempersiapkan perjalanan haji Anda dengan layanan terbaik!
