Transformasi Penyelenggaraan Haji di Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Indonesia saat ini sedang mengimplementasikan transformasi signifikan dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji. Pembaruan ini tidak hanya berdampak pada pembagian kuota haji antar provinsi, tetapi juga memberikan pengaruh yang mendalam terhadap durasi antrean jemaah dan biaya haji secara keseluruhan.
Pembagian Kuota Haji
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), telah menegaskan bahwa sistem pembagian kuota haji untuk tahun 2026 akan berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Salah satu prinsip utama yang diusung adalah penggunaan antrean calon jemaah sebagai acuan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan antrean di setiap daerah menjadi lebih adil dan merata. Ini juga berarti bahwa panjang antrean akan diselaraskan, dari Aceh hingga Papua, dengan total waktu antrean sekitar 26,4 tahun.
“Perubahan ini merupakan langkah pendekatan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian kuota, sehingga setiap daerah mendapatkan akses yang setara,” ujar Gus Irfan saat memberikan penjelasan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat Kerja dengan DPR RI
Pada tanggal 30 September 2025, Gus Irfan juga memohon persetujuan dari Komisi VIII DPR RI untuk segera melakukan pembagian kuota haji tahun 2026 dalam rapat kerja. Jumlah kuota yang diberikan untuk Indonesia tetap sama dengan tahun lalu, yaitu 221.000 jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa sistem pembagian kuota yang baru ini adalah tindak lanjut dari catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa sebelumnya penetapan kuota per provinsi tidak sesuai dengan amanat undang-undang.
Penghapusan Multi Syarikah
Selain perombakan dalam sistem pembagian kuota, Kementerian Haji dan Umrah juga mengumumkan bahwa praktik penggunaan berbagai syarikah dalam pelaksanaan haji akan dihapuskan. Kini, Indonesia hanya akan menggunakan dua syarikah yang telah terbukti berpengalaman dalam melayani jemaah haji Indonesia.
Dahnil menyatakan bahwa perubahan ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya haji. “Kami berhasil menekan biaya hingga 200 Riyal per jemaah. Sebelumnya, biaya syarikah mencapai 2.300 Riyal, dan sekarang berhasil kami tekan menjadi 2.100 Riyal,” terang Dahnil di hadapan wartawan.
Potensi Penurunan Biaya Haji 2026
Dengan sistem baru yang diterapkan, muncul pertanyaan besar tentang apakah biaya haji 2026 akan menjadi lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, biaya haji 2026 belum ditetapkan, dan belum ada kepastian apakah biayanya akan lebih rendah dari tahun lalu. Namun, baik Gus Irfan maupun Dahnil telah mengindikasikan bahwa pemerintah akan berusaha untuk menurunkan biaya haji.
“Kami sedang berupaya keras untuk mengurangi biaya haji sesuai perintah presiden,” ujar Gus Irfan dalam sebuah kesempatan. Dia juga mengakui bahwa menurunkan biaya haji bukanlah pekerjaan yang ringan. Ada banyak faktor yang perlu diperhitungkan, seperti harga dolar dan riyal, yang dapat berpengaruh pada biaya keseluruhan.
“Jika nilai rupiah melemah, kemungkinan biaya masih bisa naik meskipun komponen lainnya ditekan. Kami akan berusaha memastikan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan,” tegasnya.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Pada musim haji 2025, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tercatat sebesar Rp 89,4 juta. Ini adalah angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93,4 juta. Dari total biaya tersebut, jemaah diwajibkan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) rata-rata sekitar Rp 55,4 juta, yang setara dengan 62 persen dari BPIH. Sisa 38 persen, yang berjumlah Rp 33,9 juta, berasal dari nilai manfaat.
Kementerian Haji dan Umrah berharap bahwa pada bulan November nanti, biaya haji 2026 bisa ditetapkan.
Kesimpulan
Transformasi sistem penyelenggaraan haji di Indonesia menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi biaya. Di tengah pembaruan-perbaruan ini, harapan jemaah untuk mendapatkan pengalaman ibadah haji yang lebih baik terus diupayakan oleh pemerintah. Diharapkan, dengan implementasi kebijakan yang baik, kualitas layanan kepada jemaah haji Indonesia akan semakin meningkat, serta biaya yang lebih terjangkau bisa tercapai, sehingga ibadah haji menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Menyongsong tahun 2026, semua pihak berharap agar segala perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pelayanan yang lebih baik, biaya yang lebih terjangkau, dan sistem yang transparan akan menjadi harapan bersama dari seluruh umat Islam di Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji.
Dengan demikian, transformasi ini bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga suatu langkah penting menuju pengalaman haji yang lebih baik dan mencerminkan cita-cita dan kepentingan umat. Pengharapan ini menjadi penting mengingat banyaknya calon jemaah haji yang telah menanti kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini.
Dengan segala persiapan yang dilakukan, mari kita doakan agar pelaksanaan haji ke depan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan mendalam bagi setiap jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.
