Jakarta –
Pemerintah Indonesia dan Komisi VIII DPR RI telah sepakat untuk mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Proses pengesahan perubahan ini dijadwalkan akan dilakukan dengan ketukan palu pada Selasa depan.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan Gus Irfan, menyatakan, “Ada kesepakatan, tetapi belum disahkan. Proses pengesahannya akan dilakukan melalui sidang paripurna.” Pernyataan ini disampaikan pada acara Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi & BPH 2025 yang diadakan di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPR siap melakukan pengesahan dalam sidang paripurna pada Selasa, 26 Agustus 2025. Gus Irfan juga mengungkapkan bahwa dia siap untuk mengemban amanah baru ini.
“Saya menerima informasi mengenai perkembangan ini semalam, tetapi hasilnya belum final. Kita akan menunggu hingga Selasa untuk mendapatkan kepastian,” lanjut Gus Irfan.
Dia menyadari bahwa perubahan menjadi kementerian ini memerlukan peningkatan kinerja dari semua tim yang ada. Tanggung jawab yang lebih besar akan diemban untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji.
“Kami harus serius, karena perhatian publik kini fokus pada kami. Kami diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji, sesuai dengan perintah dari DPR,” jelas Gus Irfan.
Untuk mendukung perubahan besar ini, Gus Irfan sedang mempersiapkan penyesuaian struktural di dalam tim. Di tingkat pusat, dia meyakini bahwa tidak akan ada banyak tambahan personel yang dibutuhkan. Namun, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagian pejabat dari Kementerian Agama akan dialokasikan untuk bergabung dengan Kementerian Haji atau BP Haji.
“Sementara di tingkat pusat, kita tidak perlu banyak penambahan. Namun, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kami akan menarik sebagian dari Kabid Haji untuk menjadi bagian dari Kanwil Kementerian Haji atau Kanwil Badan Penyelenggara Haji,” tegasnya.
Perubahan ini sangat penting mengingat tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan haji di Indonesia. Dengan status kementerian, diharapkan akan ada peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan haji dan umrah. Keberangkatan jemaah haji Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia, tentunya memerlukan perhatian yang lebih di sektor ini.
Gus Irfan juga menambahkan, bahwa ke depannya, mereka akan fokus pada berbagai aspek pelayanan agar jemaah haji merasa lebih nyaman dan terlayani dengan baik. “Kami tidak ingin ada lagi kritik terkait pelayanan. Kami harus melakukan yang terbaik untuk jemaah,” tuturnya.
Adanya kementerian ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga dapat mengatasi berbagai masalah yang mungkin dihadapi selama proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Hal ini menjadi penting mengingat semakin banyaknya jemaah yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya.
Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh jemaah adalah keterlambatan dan kurangnya koordinasi antarkelembagaan. Dengan adanya kementerian, diharapkan semua itu bisa terkelola dengan lebih baik. Perubahan struktural ini diharapkan akan memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan haji dan umrah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Selain itu, Gus Irfan juga mengatakan bahwa mereka perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan aplikasi dan inovasi digital lainnya diharapkan dapat mempermudah jemaah dalam mengakses informasi dan mempersiapkan keberangkatan mereka.
Tentunya, semua perubahan ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pelayanan haji dan umrah. Kerja sama yang baik diharapkan mampu membawa hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.
Langkah awal dalam proses transisi ini, Gus Irfan mengatakan bahwa mereka akan melakukan sosialisasi terkait perubahan ini kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik. Edukasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi kementerian baru ini menjadi sangat penting dalam tahap penyampaian informasi.
Pada akhirnya, tujuan utama dari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih terorganisir, dan lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah haji dan umrah di Indonesia. Semua pihak berharapkan bahwa langkah ini akan membuka lembaran baru dalam pengelolaan haji di tanah air, sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah mereka dengan penuh khusyuk.
