Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, telah memberikan kepastian mengenai kuota haji Indonesia untuk musim haji 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi, yaitu sebanyak 221.000 jamaah. Ini merupakan angka yang sangat signifikan dan menjadi pijakan utama bagi pemerintah dalam penyelenggaraan haji tahun 2026. Mengingat haji adalah salah satu rukun Islam yang penting bagi umat Muslim, kepastian tentang kuota ini memainkan peran vital dalam merencanakan penyelenggaraan haji yang lebih baik.
“Sudah ada kuota yang ditentukan. Jika tidak ada perubahan, jumlahnya akan tetap 221.000 jamaah, kecuali ada tambahan yang disepakati kemudian,” kata Marwan dalam acara diskusi berjudul Dana Haji Berkelanjutan yang diadakan di Jakarta pada hari Jumat, 1 Agustus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah paham akan pentingnya merencanakan segala aspek yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.
Marwan melanjutkan, angka kuota haji tersebut adalah hasil dari kesepakatan antara Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang telah berlangsung beberapa tahun. “Ini sudah menjadi bagian dari kesepakatan yang bersifat global. Oleh karena itu, wajar jika jumlah kuota ini tetap,” tambahnya. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa semua prosesi penyelenggaraan haji dapat berlangsung dengan baik.
Persiapan Penyelenggaraan Haji 2026
Dengan adanya kepastian mengenai kuota, fokus pemerintah saat ini adalah pada berbagai persiapan yang diperlukan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Revisi undang-undang ini dianggap krusial untuk memperlancar proses pelaksanaan haji di tahun 2026.
Salah satu agenda utama dalam revisi ini adalah pemindahan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama kepada Badan Pelaksana Haji (BP Haji). Proses ini sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya badan yang khusus mengelola aspek-aspek haji, diharapkan pelayanan kepada jamaah bisa menjadi lebih baik.
Pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, DPR juga telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haji dan Umrah untuk diusulkan sebagai RUU inisiatif DPR. Pengesahan ini menjadi sangat berarti, karena RUU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 sesuai dengan usulan dari Komisi VIII DPR RI.
Dampak Positif dari Kuota Tetap
Dengan adanya kepastian kuota haji yang tetap di angka 221 ribu jamaah, ada sejumlah dampak positif yang bisa diharapkan. Pertama, jamaah yang merencanakan untuk berangkat haji dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang, baik secara mental maupun finansial. Kejelasan mengenai kuota ini memudahkan proses pendaftaran dan persiapan administratif lainnya.
Kedua, pemerintah dan DPR memiliki landasan yang jelas untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji secara lebih matang. Ini termasuk persiapan dari sisi regulasi, teknis, serta penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi para jamaah. Hal ini penting agar pengalaman haji yang dirasakan oleh para jamaah menjadi lebih baik dan berkesan.
Selain itu, dengan adanya pembaruan dalam regulasi melalui revisi undang-undang, diharapkan dapat meningkatkan layanan operasional penyelenggaraan haji agar sesuai dengan standar internasional. Hal ini juga termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah haji, seperti akomodasi, transportasi, dan kesehatan.
Kesiapan Pemerintah dan Mitra Kerja
Pemerintah bersama dengan berbagai mitra kerjanya, termasuk lembaga swasta serta organisasi yang bergerak di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa semua elemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji 2026 siap. Kesiapan ini mencakup pelatihan untuk petugas haji, kolaborasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi, serta pemantauan dan pengawasan yang ketat selama proses pelaksanaan ibadah haji.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk melibatkan jamaah dalam proses persiapan ini. Edukasi yang cukup kepada jamaah mengenai apa yang perlu dipersiapkan menjelang keberangkatan haji sangatlah penting. Keterlibatan jamaah dalam proses ini akan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar.
Kesimpulan
Kepastian mengenai kuota haji yang tetap di angka 221.000 jamaah menjadi landasan penting bagi pemerintah dan DPR untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Persiapan yang matang dari sisi regulasi, teknis, serta penyediaan layanan sangat diperlukan agar ibadah haji 2026 dapat berlangsung secara optimal. Dengan demikian, harapan untuk memberikan layanan terbaik kepada para jamaah bukan hanya sekadar wacana, tetapi menjadi nyata dan dapat dirasakan.
Sumber: Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH)
