Jakarta – Wacana peningkatan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah saat ini tengah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan di Indonesia. Langkah ini mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh. Berdasarkan informasi yang beredar, DPR-RI dan pemerintah telah sepakat untuk mengesahkan wacana tersebut dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
Menurut Prof Ni’am, status yang baru sebagai kementerian ini diharapkan dapat memperkuat peran negara dalam menjalankan tugas pelayanan penyelenggaraan haji. “Apresiasi atas peningkatan status badan penyelenggara haji menjadi kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah. Jika ini disepakati oleh Presiden Prabowo dan DPR sebagai keputusan politik pembuatan undang-undang, tentu sudah dilakukan kajian mendalam,” ungkapnya, seperti yang dicatat dalam situs resmi MUI.
Dalam pandangan Prof Ni’am, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan lebih optimal dalam melayani umat Islam, khususnya para calon jemaah haji. Peningkatan status ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap umat Islam yang diwajibkan untuk menunaikan haji dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, memenuhi syarat dan rukun, sekaligus mendapatkan pelayanan yang memadai untuk beribadah.
“MUI siap bekerja sama, mendukung, dan memberikan support untuk suksesnya penyelenggaraan haji yang optimal, melalui fatwa-fatwa keagamaan yang terkait dengan ibadah haji,” tambahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah dalam memastikan kelancaran ibadah haji bagi umat Islam.
Sinergi merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan haji ini, di mana Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat bekerja sama dengan MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa keagamaan yang menjadi pedoman bagi kementerian dalam mengelola dan memfasilitasi haji. “Kementerian Haji menyelenggarakan pelayanan haji, sementara MUI menetapkan fatwa-fatwa keagamaan terkait manasik haji,” jelasnya lebih lanjut.
Selain itu, Prof Ni’am menyatakan pentingnya koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Agama. Ia berpendapat bahwa koordinasi ini krusial, terutama dalam hal pembinaan jemaah haji, pasca pelaksanaan ibadah haji, serta terkait transformasi kelembagaan dan ketenagakerjaan. “Walau bagaimanapun, Kementerian Agama sebagai kementerian induk yang sebelumnya menyelenggarakan ibadah haji penting untuk koordinasi kelembagaan,” ucapnya.
### Pentingnya Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Haji
Penyelenggaraan ibadah haji yang baik membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peran Kementerian Haji dan Umrah serta MUI sangat penting dalam memastikan para jemaah dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Kedua lembaga ini harus saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama: memberikan pelayanan terbaik bagi umat Islam.
Melihat dari sisi sejarah, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warganya yang ingin menunaikan ibadah haji mendapatkan pelayanan yang optimal. Peningkatan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut.
### Transformasi Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Haji
Tak hanya berkaitan dengan peningkatan status, transformasi kelembagaan juga menjadi fokus dalam rencana ini. Upscaling badan penyelenggara menjadi kementerian menciptakan struktur yang lebih jelas dan efisien. Lokasi yang lebih terpusat dan terorganisir membuat aksesibilitas bagi masyarakat menjadi lebih mudah. Pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti pengembangan sistem informasi yang transparan mengenai informasi haji, diharapkan dapat mempercepat pelayanan bagi calon jemaah.
Transformasi ini juga menciptakan peluang baru dalam hal pengembangan sumber daya manusia di sektor haji dan umrah. Pemerintah perlu memastikan bahwa petugas haji yang ditugaskan memiliki pengetahuan yang baik tentang agama dan mampu memberikan layanan prima kepada para jemaah.
### Standar Pelayanan Haji yang Ditingkatkan
Dengan adanya kementerian khusus ini, diharapkan standar pelayanan untuk para jemaah haji dapat meningkat. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, fasilitas kesehatan, akomodasi, dan transportasi. Pelayanan kesehatan yang prima sangat penting bagi jemaah yang berusia lanjut atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Penyelenggaraan akomodasi yang nyaman dan transportasi yang efisien merupakan kebutuhan mendasar bagi ribuan jemaah yang beribadah di tanah suci.
Standar operasional prosedur yang jelas dan transparan perlu disusun untuk memastikan semua aspek pelayanan berjalan dengan baik. Ini tidak hanya untuk meningkatkan pengalaman ibadah jemaah, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat berada di Tanah Suci.
### Kesimpulan
Transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah yang sangat positif dan perlu diapresiasi. Keberadaan kementerian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Selain itu, sinergi antara kementerian ini dan MUI sangat penting dalam memberikan fatwa yang berkualitas dalam panduan manasik haji.
Dengan berkolaborasi demi tujuan yang sama, kita bisa optimalkan penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan setiap jemaah dapat menjalankan ibadah suci ini dengan khusyuk, aman, dan nyaman. Mari kita dukung langkah-langkah positif ini agar bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi pelayanan ibadah haji di Indonesia.
